PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran menghadiri kegiatan Dialog Menteri Sosial Bersama Pilar-Pilar Sosial Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (15/4).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, serta sejumlah tokoh pilar sosial dari berbagai daerah di Kalteng.
Gubernur menegaskan pentingnya peran pilar-pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam mendukung program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.
Menurutnya, pilar sosial merupakan garda terdepan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan sosial yang masih menjadi tantangan di Kalteng.
“Pilar sosial ini sangat membantu pemerintah daerah, apalagi Kalteng merupakan provinsi terluas di Indonesia. Kita sangat rentan terhadap berbagai bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau dan banjir saat musim penghujan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pilar sosial sangat dibutuhkan,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur memaparkan, tingkat kemiskinan di Kalteng pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,26 persen, angka yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.
Meskipun begitu, Ia menyebutkan, bahwa sebagian besar masyarakat miskin berada di wilayah pedesaan dengan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial yang masih terbatas.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius kami. Pemprov terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan hingga ke pelosok desa dan pedalaman,” katanya.
Guna menjawab tantangan tersebut, pemprov meluncurkan Program Prioritas Huma Betang Sejahtera. Program ini difokuskan untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui berbagai intervensi langsung seperti bantuan tunai, pasar murah, pendidikan dan layanan kesehatan gratis serta bantuan kepada petani dan nelayan.
“Program ini kami desain untuk benar-benar menjangkau masyarakat lapisan bawah, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah sulit dijangkau. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kalteng,” jelas Gubernur.
Dalam sektor pendidikan, Gubernur juga mengungkapkan data terbaru mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kalteng pada tahun 2024, yakni 106,34 persen untuk Sekolah Dasar, 88,28 persen untuk SMP/MTs dan 86,17 persen untuk SMA/SMK/MA.
Ia mengapresiasi capaian tersebut, namun juga menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/SMK/MA yang hanya sebesar 58,05 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 64,32 persen.
“Artinya, masih banyak anak usia sekolah yang belum dapat menikmati pendidikan di jenjang menengah atas. Untuk itu, kami akan terus mendorong kebijakan yang memperluas akses pendidikan, termasuk mendukung penuh Program Pendirian Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Saat ini, pemprov sedang menyusun proposal dan menyiapkan lahan untuk mendirikan Sekolah Rakyat pertama di Kota Palangka Raya. Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan pendidikan bermutu tanpa harus memikirkan biaya.
Sementara itu, Saifullah Yusuf dalam paparannya menekankan pentingnya akurasi data dan sinergi antarlembaga dalam menangani kemiskinan secara nasional.
Ia menyampaikan, dua pesan utama dari Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
“Pertama, data harus akurat dan tidak boleh sendiri-sendiri, karena yang kita kerjakan itu dikerjakan bersama-sama. Kedua, program kita ini harus terarah, terpadu dan berkelanjutan,” tutup Mensos. (ifa/abe)
