PALANGKA RAYA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menghadiri kegiatan sosialisasi dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat serta dialog pilar-pilar sosial di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (15/4).
Kegiatan ini menjadi salah satu momen penting dalam rangka kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf, ke Provinsi Kalteng.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya.
Dalam sambutannya, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pembangunan sekolah rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan simulasi kebutuhan anggaran secara nasional, untuk mendukung rencana pembangunan sekitar 50 sekolah rakyat yang akan dibuka pada tahun 2025.
“Kita sedang melakukan simulasi. Kalau misalnya akan dibuka 50 sekolah, tentu kita harus hitung berapa jumlah siswa, kebutuhan tenaga pendidik, fasilitas dan berbagai aspek lainnya. Ini merupakan bagian dari proses nasionalisasi yang sedang berjalan,” ungkapnya.
Ia berharap, agar Sekolah Rakyat di Kalteng, khususnya yang akan dibangun di Palangka Raya, bisa segera menerima peserta didik baru dan menjadi contoh pelaksanaan program pendidikan inklusif yang merata dan berkeadilan sosial.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA, Leonard S. Ampung, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program sekolah rakyat yang digagas oleh Kemensos. Menurutnya, kehadiran sekolah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.
“Pemprov menyambut baik dan mendukung penuh hadirnya sekolah rakyat sebagai bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya. (ifa/abe)
