KAPUAS – Sebagai langkah konkret dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng menggelar pelatihan dan pembinaan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Kapuas, Selasa (22/4).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis dalam meningkatkan kapasitas personel di tingkat masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla secara langsung di lapangan.
Pelatihan ini diikuti oleh sembilan regu MPA, masing-masing terdiri dari 15 orang personel, yang berasal dari wilayah-wilayah rawan karhutla di Kabupaten Kapuas. Mereka diberikan materi baik secara teori maupun praktik mengenai teknik-teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD, Alpius Patanan, menyampaikan bahwa pembentukan dan pembinaan MPA ini merupakan salah satu strategi untuk memperkuat sistem respons cepat terhadap potensi bencana di wilayah desa dan kecamatan.
“Materi yang diberikan dalam pelatihan ini mencakup teori serta praktik langsung mengenai pengendalian karhutla, mulai dari teknik pemadaman menggunakan alat manual, penggunaan alat semprot air, hingga pemetaan area rawan dan cara pelaporan cepat ke posko terdekat. Semua materi berasal dari BPBD Provinsi Kalteng,” jelas Alpius.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengendalian karhutla sangat penting, mengingat posisi mereka yang berada paling dekat dengan lokasi-lokasi potensi kebakaran. Oleh karena itu, pembentukan MPA menjadi ujung tombak dalam sistem mitigasi bencana daerah.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, mengungkapkan bahwa pengendalian karhutla telah menjadi prioritas utama pemerintah provinsi (pemprov), seiring dengan masuknya isu tersebut ke dalam program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Agustiar Sabran dan Edy Pratowo.
“Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan perhatian yang sangat serius terhadap isu karhutla. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai program nyata, termasuk peningkatan jumlah Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla dan pembentukan regu-regu MPA di wilayah rawan,” ujarnya.
Toyib menegaskan bahwa karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga sangat merugikan masyarakat dari sisi kesehatan, ekonomi, hingga terganggunya aktivitas pendidikan dan transportasi.
“Karhutla adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan terpadu. Oleh karena itu, BPBD terus berupaya maksimal, salah satunya dengan memperluas jangkauan dan kapasitas Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla,” tambahnya.
Disebutkan olehnya, pada tahun 2024 BPBD Kalteng telah berhasil membentuk sebanyak 64 Pos Lapangan di berbagai titik rawan karhutla. Jumlah ini terus ditingkatkan pada tahun 2025 menjadi 75 Pos Lapangan, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran yang meningkat.
“Penambahan jumlah pos ini sangat penting untuk mempercepat respons dan efektivitas penanganan di lapangan. Harapan kami, dengan pelatihan MPA dan keberadaan Pos Lapangan yang lebih banyak, kejadian karhutla dapat ditekan secara signifikan,” pungkas Toyib. (ifa/abe)
