TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim) menggelar, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Barito Timur pada Jumat (25/4).
Peringatan ini mengusung tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bartim, Drs. Misnohartaku,M.Ec.Dev bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hadir dalam uapacara itu Wakil Bupati Bartim Adi Mula Nakalelu, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemkab Bartim.
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat semangat otonomi daerah.
Dalam amanatnya Pj Sekda Bartim, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia menyampaikan salam dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini menjadi momentum emas untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu mandiri, berdaulat, dan unggul di berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan.“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah,” tuturnya.
Sekda juga menyampaikan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis dan implementasi yang sinkron di seluruh tingkatan pemerintahan dalam menyongsong Indonesia Emas.
Beberapa isu strategis yang ditekankan meliputi penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya air, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta reformasi birokrasi untuk membentuk pemerintahan yang bebas korupsi dan berintegritas.
“Selain itu, peningkatan akses pendidikan, pemerataan layanan kesehatan serta pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi fokus pembangunan nasional yang harus dijalankan dengan sinergi antara pusat dan daerah,” ungkapnya. (mmc)
