PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) saat ini tengah mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, menyampaikan, bahwa pemprov telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng untuk turut serta mengawal program tersebut sejak tahap awal.
“Tadi kami minta dengan pihak BPKP untuk bisa mengawal itu. Tools-nya, perangkatnya itu. Kemudian, SOP-nya bagaimana, yang dimulai dari data,” ungkap Leonard, Kamis (24/4).
Program Kartu Huma Betang dirancang untuk menjadi identitas resmi penerima manfaat bantuan sosial pemerintah daerah, dengan dukungan sistem dan perangkat kerja yang akuntabel.
Pemprov Kalteng menekankan, pentingnya basis data yang valid dan SOP yang terstruktur sebagai fondasi utama pelaksanaan program ini.
Dalam pelaksanaannya, kartu ini akan digunakan untuk mempermudah distribusi berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi lainnya, secara lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kami ingin program ini benar-benar memberikan dampak nyata dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalteng,” tutup Leonard. (ifa/abe)
