PALANGKA RAYA – Pemerintah daerah diminta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para petani sawit mandiri di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu juga disuarakan anggota DPRD Kalteng, Okki Maulana.
Okki minta dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha para petani sawit mandiri. Terutama kendala yang dihadapi para petani dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Hal ini disampaikan Okki saat reses di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara. Dalam reses tersebut, banyak petani sawit mandiri mengeluhkan kesulitan dalam mengikuti PSR karena kendala perizinan lahan.
“Di Kabupaten Kotawaringin Barat misalnya, banyak petani yang lahannya berada di kawasan hutan atau tidak berstatus areal penggunaan lain (APL), sehingga mereka tidak dapat mengikuti program PSR,” ucapnya, Senin (28/4/2025).
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lamandau, di mana status lahan yang belum clear and clean (CnC) menghambat realisasi PSR dan perkembangan usaha pertanian sawit. “Petani sawit mandiri meminta bantuan pemerintah untuk mempercepat sertifikasi lahan agar mereka dapat mengikuti PSR dan usaha mereka dapat berkembang,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya solusi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Politikus Partai Golkar ini berharap adanya sinergi antara pemerintah provinsi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses legalitas lahan.
Menurut dia, dukungan pemerintah sangat krusial untuk mendukung kegiatan pertanian sawit dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Pemerintah harus memperhatikan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi petani, termasuk realisasi PSR, guna mendukung kegiatan pertanian,” tegasnya.
Dia berharap, pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi para petani sawit mandiri di Kalimantan Tengah. (rdi/ens)
