PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan rencana pelaksanaan program Kartu Huma Betang yang merupakan salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub).
Program ini ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, namun pelaksanaannya masih dalam tahap formulasi yang ketat.
Wagub Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan, bahwa pihaknya saat ini sedang menyusun konsep dan mekanisme pelaksanaan program tersebut secara cermat. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih data maupun pemborosan anggaran.
“Saat ini kita sedang formulasikan penerapan janji kampanye Kartu Huma Betang ini, karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan, terutama menyangkut anggaran. Jangan sampai terjadi tumpang tindih data. Target kita, paling lambat pada tahun 2026 kegiatan ini sudah mulai berjalan,” ujar Edy Pratowo dalam keterangannya, Jumat (2/5).
Ia menjelaskan, bahwa salah satu hal paling krusial dalam pelaksanaan program ini adalah keakuratan data penerima manfaat. Pemerintah saat ini tengah menunggu dan memverifikasi data terbaru dari berbagai sumber resmi, termasuk dari kementerian terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Karena ini ada data terbaru dari kementerian, entah dari BPS atau dari mana pun. Kita harus fix-kan datanya terlebih dahulu agar masyarakat yang betul-betul menerima manfaat dari Kartu Huma Betang ini bisa kita pastikan,” tambahnya.
Edy menekankan bahwa pendataan by name by address saat ini tengah berlangsung. Pemerintah juga tengah mengintegrasikan program ini dengan berbagai program bantuan lain yang sudah lebih dahulu berjalan, agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.
“Sekarang ini sedang proses pendataan jalan, kemudian integrasi program-program yang sudah ada bisa berjalan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa penyaluran Kartu Huma Betang akan dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan anggaran dan perlunya persiapan yang matang agar program ini tidak menemui hambatan besar dikemudian hari.
“Kartu Huma Betang ini tidak serta-merta langsung dibagikan kepada semua masyarakat. Kita lakukan secara bertahap, nanti akan kita lihat kembali. Kalau sekaligus, kita khawatirkan akan ada kendala. Yang paling penting adalah memastikan dulu datanya jelas, tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan. Kita juga harus memperhitungkan aspek regulasi yang mengikat,” tutup Edy. (ifa/abe)
