PALANGKA RAYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Muti, bersama Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menghadiri kegiatan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Gebyar Pendidikan Unggul Muhammadiyah untuk Kalteng Lebih Berkah di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Jumat (9/5).
Abdul Muti mengapresiasi, inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang mengusulkan pembangunan sekolah khusus percontohan.
Ia menyatakan, dukungan penuh terhadap pengembangan sekolah luar biasa (SLB) dan mendorong adanya afirmasi lebih kuat dari pemerintah pusat guna mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Secara akademik, kami masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang kompeten untuk anak berkebutuhan khusus. Saat ini, kurang dari 10 Perguruan Tinggi yang memiliki program studi pendidikan luar biasa. Padahal, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar,” ujar Abdul Muti.
Menanggapi kekurangan guru, ia menegaskan, bahwa baik guru ASN maupun PPPK dapat ditugaskan atau dimutasi ke daerah lain sesuai kebutuhan.
“Sudah ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penugasan dan mutasi tersebut,” jelasnya.
Terkait kepemimpinan sekolah, Abdul Muti menegaskan bahwa kepala sekolah tidak harus berasal dari kalangan guru penggerak.
“Semua guru yang memenuhi persyaratan boleh menjadi kepala sekolah, asalkan lulus seleksi yang ditetapkan,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menyampaikan dukungan terhadap program digitalisasi pendidikan, yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024, Pemprov telah menyalurkan 1.198 unit TV canggih atau papan tulis interaktif untuk setiap kelas di jenjang SMA, SMK dan Sekolah Khusus.
“Pada tahun 2025, Pemprov Kalteng akan menambah sebanyak 3.141 unit TV canggih/papan tulis interaktif yang dilengkapi dengan 874 set panel surya dan 321 unit Starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, termasuk di sekolah-sekolah di pedalaman desa,” tukasnya.
Selain digitalisasi pembelajaran, dikatakan Gubernur, program revitalisasi sekolah juga menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan dasar dan menengah.
“Kami berharap, program revitalisasi sekolah menjadi salah satu fokus pembangunan SDM di Kalteng,” kata Gubernur.
Gubernur juga menjabarkan, bahwa terdapat 250 SMA, 141 SMK, dan 31 Sekolah Khusus (SKH) di bawah kewenangan Pemprov Kalteng, serta 2.082 PAUD, 697 Kelompok Bermain, 2.660 SD, dan 883 SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota se-kalteng.
Lebih lanjut, Gubernur menyatakan, dukungan terhadap pembangunan Sekolah Unggul Garuda dalam bentuk Sekolah Garuda Baru.
“Pemprov Kalteng siap berpartisipasi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan mengusulkan penambahan unit sekolah baru di jenjang pendidikan dasar dan menengah,” ungkapnya.
Untuk peningkatan kesejahteraan guru, terutama yang bertugas di daerah terpencil, Gubernur, juga mengusulkan kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah mengangkat guru honorer.
Berdasarkan data yang diterima, jumlah guru di Kalteng terdiri dari 24.734 guru SD, 10.060 guru SMP, 5.050 guru SMA, 3.060 guru SMK, dan 387 guru SKH.
“Kami mohon dukungan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk pembangunan Sekolah Khusus Percontohan, mengingat masih banyak anak berkebutuhan khusus di pelosok yang perlu ditampung dalam sekolah berasrama guna memudahkan penanganan,” tutupnya. (ifa/abe)
