PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melalui Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Rahadian Fani mendorong Pemerintah Provinsi, untuk mempercepat reformasi pendidikan.
Fokus utama reformasi ini adalah menciptakan keselarasan (link and match) antara pendidikan formal dan kebutuhan tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pertanian modern, pariwisata, dan industri pengolahan.
Rahadian Fani menyampaikan, hal ini dalam tanggapannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Menurut Fani, peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah sangat krusial untuk mendukung pembangunan daerah.
“Reformasi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu kami mendorong pentingnya menciptakan lulusan yang siap kerja dan mampu berkontribusi langsung pada perekonomian daerah,” ucapnya, Minggu (18/6/2025).
Sektor pertanian modern, pariwisata, dan industri pengolahan, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Fani juga menyoroti beberapa poin penting yang harus menjadi prioritas di tahun anggaran berikutnya.
Seperti, peningkatan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk daerah terpencil. Selanjutnya, digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) agar mampu menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri. Terakhir, pemenuhan kebutuhan guru, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan tenaga pendidik.
“Keempat poin ini saling berkaitan dan harus dijalankan secara terintegrasi,” ujarnya.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup dan melaksanakan program-program tersebut secara efektif dan efisien. Fraksi Golkar, kata Fani, akan terus mengawasi dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.
Keberhasilan reformasi pendidikan, menurutnya, akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan. (rdi/rdo)
