PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekbang), Yuas Elko secara resmi membuka kegiatan Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, baru-baru ini.
Yuas menegaskan, pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi yang kini tengah dinikmati Indonesia.
“Ini adalah peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun syaratnya penduduk usia produktif harus memiliki akses luas terhadap pendidikan, kesehatan, pelatihan dan pekerjaan,” ujar Yuas, baru-baru ini.
Namun di balik potensi tersebut, ada tantangan lain yang mulai mengemuka, yakni populasi yang menua.
“Aging population bukan isu masa depan lagi. Ini sudah terjadi sekarang dan jika tidak dikelola, bisa menjadi beban baru bagi penduduk usia produktif,” tambahnya.
Untuk merespons dinamika tersebut, pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap daerah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
GDPK dirancang sebagai panduan jangka panjang selama 25 tahun, disesuaikan dengan karakteristik lokal dan sinkron dengan sistem perencanaan nasional.
Meski begitu, GDPK masih bersifat makro dan konseptual. Karena itu, diperlukan peta jalan yang lebih teknis dan diperbarui setiap lima tahun.
Peta jalan ini diharapkan, menjadi jembatan penghubung antara gagasan besar GDPK dan implementasi nyata di lapangan.
Yuas juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam proses ini. Menurutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 sampai dengan 2029 adalah momen penting untuk mengintegrasikan indikator-indikator program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Pemprov siap mendukung penuh, dengan menggerakkan perangkat daerah yang memiliki tugas terkait untuk terlibat aktif,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dari BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, yang hadir secara virtual, mengingatkan kembali tentang filosofi dasar pembangunan kependudukan.
“People centered development harus jadi landasan. Pembangunan bukan tentang angka dan infrastruktur semata, tapi tentang manusia dan kesejahteraannya,” pungkasnya. (ifa/abe)
