PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/5).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta dan diikuti oleh kepala daerah serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Ia mengingatkan, bahwa menjelang hari besar keagamaan dan musim panen, peran daerah menjadi krusial dalam mengendalikan gejolak harga.
“Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga inflasi tetap terkendali, terutama saat permintaan meningkat seperti menjelang hari raya,” tegas Tito.
Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi nasional per-April 2025 berada di angka 1,95 persen secara tahunan (Year-on-Year), sementara inflasi bulanan (Month-to-Month) tercatat 1,17 persen.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menekan inflasi dan mendorong daerah lain untuk mengoptimalkan program seperti operasi pasar, subsidi angkutan dan pemanfaatan anggaran belanja tak terduga.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama (TW I) 2025 tercatat sebesar 4,87 persen. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan mencapai 8 persen pada akhir 2029.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi keharusan.
Menariknya, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar 34,58 persen, disusul Papua Barat (25,53 persen) dan Kalteng (4,04 persen). Ini menunjukkan adanya pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa deflasi sempat terjadi pada Januari dan Februari 2025 akibat diskon listrik prabayar.
Namun, Maret dan April kembali mengalami inflasi seiring datangnya Hari Raya dan kembalinya tarif normal PLN.
“Inflasi tahunan hingga April 2025 tercatat 1,56 persen. Angka ini memang lebih rendah dibanding 2022, tapi sedikit lebih tinggi dari tahun 2023 dan 2024. Ini harus jadi perhatian kita bersama karena akan memengaruhi inflasi akhir tahun,” ujar Pudji.
Terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH), lima provinsi tercatat mengalami kenaikan IPH, yaitu Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Kenaikan harga terutama dipicu oleh komoditas cabai rawit dan cabai merah. Sementara itu, IPH terendah terjadi di NTB, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung, berkat stabilnya harga cabai dan bawang. (ifa/abe)