PALANGKA RAYA – Di tengah semangat keterbukaan dan sinergi antarlembaga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Jawaban ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub), Edy Pratowo dalam sidang paripurna, Selasa (10/6).
Edy menyampaikan, apresiasinya atas dukungan seluruh fraksi DPRD. Persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Raperda menjadi sinyal kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kalteng yang lebih baik.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua fraksi. Ini adalah bukti nyata kemitraan yang konstruktif antara Pemprov dan DPRD,” ujar Edy.
Namun, di balik catatan positif, Pemprov tidak menutup mata atas sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski Kalteng berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut, Edy mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan.
“Beberapa rekomendasi BPK memang belum seluruhnya ditindaklanjuti. Kami sudah menyiapkan rencana aksi jelas dan Inspektorat kami dorong untuk menyelesaikan sisanya, termasuk 22,40 persen masih dalam proses dan 2,30 persen yang menunggu verifikasi,” tuturnya.
Salah satu sorotan dalam laporan tersebut adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 378 miliar lebih, yang sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
Edy menjelaskan, bahwa penggunaan dana ini sangat bergantung pada regulasi pusat. Sementara itu, lonjakan bantuan sosial yang mencapai tujuh kali lipat dibanding tahun lalu menjadi topik penting lainnya.
Bagi Edy, angka itu bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan perlindungan nyata bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin melalui program seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hingga Bantuan Langsung Tunai DBH-DR.
“Kami ingin setiap rupiah dari APBD betul-betul menyentuh yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, berbagai isu lain juga tak luput dari tanggapan Pemprov, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengangguran lulusan SMK, pengelolaan BUMD, hingga efektivitas aset dan belanja daerah.
Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan, Edy menegaskan bahwa arah pembangunan Kalteng ke depan akan tetap berpegang pada filosofi Huma Betang rumah panjang khas Dayak yang menjadi simbol persatuan dan harmoni.
“Tahun 2025, kita fokus pada enam pilar utama, Betang Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni. Ini akan menjadi fondasi kita menuju Kalteng yang makin BERKAH,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Edy kembali menegaskan pentingnya birokrasi yang adaptif dan melayani. Upaya digitalisasi pelayanan, pembenahan etika aparatur serta penyederhanaan regulasi terus didorong untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan responsif.
“Kita sedang menyiapkan masa depan Kalteng, dan itu hanya bisa tercapai jika semua pihak berjalan bersama. Visi Kalteng Makin BERKAH bukan hanya slogan itu arah gerak kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (ifa/abe)
