PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, saat rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025, Rabu (18/6/2025).
Rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Rapat Kerja Banggar DPRD dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Siti Nafsiah, Banggar DPRD Kalteng menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 beserta lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.
“Laporan tersebut menunjukkan realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2024 mencapai Rp 8,33 triliun lebih atau 90,38 persen dari target Rp 9,22 triliun lebih. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp 2,82 triliun lebih (104,61 persen dari target Rp 2,69 triliun lebih), pendapatan transfer Rp 5,33 triliun lebih (81,76 persen dari target Rp 6,51 triliun lebih, dengan kekurangan penyaluran sebesar Rp 1,18 triliun),” ucapnya.
Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 38,85 miliar lebih (32,21 persen dari target Rp120,60 miliar lebih), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 184 miliar lebih (2.289 persen dari target Rp 8 miliar lebih).
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp 9,13 triliun lebih (89,39 persen dari target Rp10,22 triliun lebih). Rinciannya, belanja operasi Rp 5,02 triliun lebih (87,72 persen dari target Rp 5,72 triliun lebih), belanja modal Rp 2,95 triliun lebih (94,63 persen dari target Rp 3,12 triliun lebih), belanja tidak terduga Rp 18 miliar lebih (28,17 persen dari target Rp 65 miliar lebih), dan belanja transfer Rp 1,137 triliun lebih (87,21 persendari target Rp 1,304 triliun lebih).
“Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 796,24 miliar lebih (80,18 persen),” ungkapnya.
Realisasi pembiayaan (netto) mencapai Rp 1,175 triliun lebih (118,89 persen dari target Rp 988,18 miliar lebih). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 378,61 miliar lebih, terdiri dari kas di kas daerah, kas di BLUD, dan kas dana BOS. (rdi/ens)
