PALANGKA RAYA – Pembangunan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyasar pada kemampuan teknis dan aspek keselamatan kerja sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Nunu Andriani, saat membacakan laporannya dalam kegiatan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Angkatan I dan II di Aula BPSDM Kalteng, Senin (23/6/2025).
Dirinya mengatakan, bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan guna membangun kesadaran kolektif bersama.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif, bahwa keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama. ASN harus menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang disiplin, sehat dan berorientasi pada pelayanan,” jelas Nunu.
Untuk mengetahui, pelatihan tersebut dilaksanakan selama empat hari, dari tanggal 23 hingga 26 Juni 2025 dan diikuti oleh 80 ASN dan guru tingkat SMA/SMK/SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Para peserta terbagi dalam dua kelas dan mendapatkan pembelajaran melalui metode ceramah interaktif, diskusi, role play dan praktik.
Kemudian, menghadirkan narasumber yang berasal dari berbagai instansi, yang berkompeten di bidangnya. Seperti PPSDM Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, serta Widyaiswara BPSDM Kalteng.
Dikatakan bahwa kegiatan tersebut para peserta ditargetkan untuk mengikuti pelatihan secara penuh dan nantinya memperoleh sertifikat kompetensi di akhir pelatihan. Dana pembiayaan sendiri berasal dari DPA BPSDM Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025.
Pemprov Kalteng berharap, melalui pelatihan tersebut seluruh peserta tidak hanya memperoleh ilmu dan keterampilan, namun juga mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing. (ter/abe)
