PALANGKA RAYA – Stunting masih menjadi persoalan serius dan ancaman di semua level pemerintahan yang berdampak pada kemampuan daya saing bangsa. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Tengah Tahun 2025 di salah satu hotel di Palangka Raya, Senin (30/6/25).
Capaian prevalensi stunting di Kalteng menunjukkan progres ke arah positif. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi stunting Kalteng sebesar 23,5 persen. Angka tersebut turun 1,4 persen menjadi 22,1persen pada tahun 2024 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Namun, Sahli Ekeubang Kalteng, Yuas Elko mengingatkan bahwa hal tersebut jangan sampai membuat kita lengah. Dikarenakan target prevalensi stunting Kalimantan Tengah tahun 2025 lebih tinggi, yaitu 20,6 persen.
”Tapi ini jangan membuat kita lengah. Karena target stunting Kalteng untuk 2025 adalah tantangan baru yang menuntut konsistensi dan inovasi dari semua pihak,” ucapnya.
Selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), serta sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yakni menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sebagai bentuk nyata keadilan sosial. Karena itu, intervensi spesifik dan sensitif dalam penanganan stunting harus terus diarahkan agar berjalan konvergen di setiap level pemerintahan.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov Kalteng juga menggalakan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Program ini merupakan upaya kolektif masyarakat dalam mencegah dan menurunkan angka stunting dengan melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh bagi keluarga beresiko stunting.
Pogram GENTING memberikan intervensi baik nutrisi maupun non-nutrisi kepada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting. Peran serta swasta, lembaga, hingga tokoh masyarakat menjadi motor utama dari program tersebut.
”Kita mendorong masyarakat, perusahaan, dan pejabat publik agar turut menjadi orang tua asuh (OTA), dengan semangat gotong royong dan jangka waktu dukungan yang jelas, seperti enam bulan,” tutur Yuas Elko.
Pemprov Kalteng mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan memperkuat komitmen dalam menurunkan angka stunting. Tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor dari pendidikan, sosial, hingga swasta yang saling mendukung secara simultan.
Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Linae Victoria Aden selaku Sekretaris TPPS Provinsi Kalteng melaporkan bahwa apresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting diberikan kepada Kabupaten/Kota Berkinerja Baik 1, 2, dan 3; Kabupaten/Kota Terinspiratif; Kabupaten/Kota Tereplikatif; Kabupaten/Kota Terinovatif; dan Kabupaten/Kota Terkolaboratif.
Turut hadir, Ketua TP-PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng, TPPS Provinsi Kalteng, Ketua TPPS Kabupaten/Kota, serta Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Kalteng. (ter/abe)
