Isen MulangKalimantan Tengah

Tingkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Kapuas

57
×

Tingkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Kapuas

Sebarkan artikel ini
Kegiatan
KEGIATAN: Dinas Sosial Provinsi Kalteng menggelar Diskusi KIE Rehabilitasi Sosial bagi PMKS, belum lama ini. Foto: IST

PALANGKA RAYA – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat terus digencarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rehabilitasi Sosial digelar di Kabupaten Kapuas, belum lama ini.

Dinsos Kalteng menggandeng berbagai pihak untuk duduk bersama, berbagi pengalaman dan menyamakan persepsi dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Bertempat di salah satu aula pertemuan di Kapuas, suasana diskusi berlangsung hangat namun penuh makna. Kepala Dinas Sosial Kalteng, Eddy Karusman, dalam sambutannya menegaskan, pelayanan rehabilitasi sosial bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan upaya nyata yang harus cepat, tepat dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi. Ini adalah forum refleksi, evaluasi, sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor. Kita ingin menghadirkan pelayanan sosial yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkap Eddy.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pelayanan sosial. Hadir di antaranya jajaran Dinas Sosial, Kepolisian, Satpol PP, Dinas PPPAKB, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tak ketinggalan, para pekerja sosial, penyuluh, TKSK dan relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari berbagai kecamatan di Kapuas turut berpartisipasi aktif.

Diskusi lintas instansi ini membuka banyak sudut pandang baru, terutama dalam menyoroti tantangan yang selama ini dihadapi di lapangan. Ketidakterpaduan layanan, keterbatasan sumber daya, hingga kesenjangan informasi antarunit menjadi beberapa sorotan penting.

Namun, semangat kolaborasi yang mengemuka dalam kegiatan ini menegaskan harapan baru.
“Kami ingin memastikan bahwa penanganan terhadap PMKS tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi nyata, berbasis data dan fokus pada kebutuhan riil di lapangan,” tutup Eddy Karusman. (ifa/abe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *