SAMPIT – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Umar Kaderi menegaskan, tidak ada penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayahnya. Sebaliknya, Pemkab Kotim justru terus memperluas jangkauan layanan kesehatan gratis dengan menambah jumlah peserta baru.
“Di Kotim ini bukan penonaktifan, tapi malah penambahan. Dari penambahan jumlah penduduk sekitar 11.000 orang, kita menambah kepesertaan BPJS sebanyak 8.000 orang, ditambah lagi bantuan dari provinsi untuk 1.300 orang,” ungkap Umar, Kamis (3/7/2025).
Dengan langkah tersebut, Umar memastikan bahwa cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kotim tetap aman dan mendekati target Universal Health Coverage (UHC). Artinya, masyarakat masih tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan optimal. “Alhamdulillah, Kotim aman dari segi UHC dan kepesertaan. Masyarakat tetap bisa dilayani dengan sebaik-baiknya dan tanpa biaya,” tambahnya.
Untuk mendukung layanan kesehatan ini, Dinkes Kotim juga telah mengalokasikan anggaran Rp 53 miliar tahun 2025. Anggaran tersebut termasuk untuk pembiayaan iuran BPJS bagi warga kurang mampu yang belum terdaftar.
“Kalau ada masyarakat yang belum punya BPJS, kita langsung daftarkan dan masukkan ke database. Begitu masuk, langsung aktif dan bisa digunakan,” tegas Umar.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Kotim dalam menjaga hak masyarakat atas akses layanan kesehatan, serta menjawab isu-isu terkait penonaktifan BPJS PBI yang belakangan ramai diperbincangkan di sejumlah daerah lain. (pri/ens)
