PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur di salah satu hotel di Kalandasan Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7/2025).
Rakor bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fisikal Daerah tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas Ud.
Pada Rakor tersebut turut dihadiri oleh sejumlah gubernur dan wakil gubernur dari provinsi-provinsi penghasil sumber daya alam. Forum tersebut, juga menjadi ajang strategis untuk menyatukan suara dan memperjuangkan keadilan dalam pembagian DBH dari sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
Usai Rakor, Wagub Edy menyampaikan, forum tersebut sangat penting dalam mengoptimalkan capaian DBH, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Dia menilai, selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut cukup besar, namun porsi DBH yang diterima daerah penghasil relatif kecil.
“Forum ini menyatukan komitmen bersama untuk mendorong pemerintah pusat (Pempus) agar lebih terbuka dan profesional dalam pembagian DBH kepada daerah penghasil,” ucap Wagub Edy.
Lebih lanjut, disebutkan juga bahwa beberapa provinsi penghasil sumber daya alam mendorong agar pembagian hasil dilakukan secara adil. Sehingga DBH dari sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan dapat memperkuat fiskal daerah.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, apalagi kini ada efisiensi. Dana Bagi Hasil harus dibagikan secara adil kepada daerah penghasil,” jelasnya.
Kemudian Wagub memberikan contoh, untuk Kalimantan Tengah, masih terdapat kekurangan bayar DBH tahun 2023 yang nilainya mencapai sekitar Rp625 miliar. Ditambah lagi dengan dana hasil rekonsiliasi tahun 2024 yang belum masuk kas (BMK), sebesar lebih dari Rp300 miliar.
Kemudian, jika seluruhnya dapat direalisasikan, maka potensi DBH yang diterima Kalimantan Tengah bisa menembus angka lebih dari Rp1 triliun.
Wagub Edy menegaskan, apabila DBH tersebut bisa dibagi secara optimal kepada daerah penghasil, maka akan sangat membantu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ter/abe)
