PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo menyambut baik pengesahan RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029 oleh DPRD Kalimantan Tengah.
Ia mengatakan, bahwa dokumen perencanaan lima tahun kedepan itu menjadi landasan bagi pembangunan strategis yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.
“Hari ini RPJMD sudah disahkan oleh DPRD Provinsi. Dari program visi dan misi, salah satunya adalah Huma Betang Night yang bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan serta langkah-langkah pembangunan lainnya,” ucap Wagub Edy (25/7/2025).
Lebih lanjut, RPJMD yang telah disusun bersama DPRD dan perangkat daerah memuat sejumlah prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta program Kartu Huma Betang yang telah diluncurkan oleh Gubernur.
Dirinya kemudian menekankan, bahwa program-program tersebut akan dijalankan melalui pendekatan pelayanan yang lebih terbuka dan partisipatif. Sehingga, masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemerintah secara langsung.
“Kami ingin masyarakat bisa mengakses layanan itu lebih mudah, karena pembangunan bukan hanya soal fisik, seperti Huma Betang Night yang menjadi wadah informasi dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat,” ucap Edy.
Menurutnya, RPJMD Kalteng Tahun 2025-2029 mengusung sejumlah tema, mulai dari tema strategis, peningkatan konektivitas antar wilayah, hingga pelestarian budaya lokal. Mengusung visi Kalteng Bermartabat, Berdaya Saing dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Pemprov Kalteng juga merumuskan lima misi utama, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kearifan lokal masyarakat Dayak.
Dalam dokumen tersebut juga ditetapkan sejumlah target konkret yang ingin dicapai hingga tahun 2029. Yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi dibawah 5 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di atas rata-rata Nasional, memastikan konektivitas jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses air bersih dan sanitasi mencapai 85 persen rumah tangga serta digitalisasi seluruh layanan di lingkungan OPD.
Pemerintah Provinsi Kalteng berharap, melalui dokumen tersebut dapat menjadi kompas pembangunan yang menjawab tantangan jangka menengah dan mendukung arah pembangunan Nasional. (ter/abe)
