PALANGKA RAYA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama sejumlah aktivis melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan papan tulis interaktif atau TV interaktif senilai Rp 625 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng.
Laporan tersebut diajukan pada 18 Juli 2025 dan menyoroti proyek yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng dalam tahun anggaran 2025.
Ketua SEMMI Kalteng menyatakan, pelaporan ini merupakan bentuk perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah agar sesuai ketentuan hukum dan tepat sasaran.
Menanggapi laporan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, M. Reza Prabowo, menyatakan pihaknya menghormati setiap aspirasi dan kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan publik.
“Kita hormati langkah SEMMI, itu bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kalau ada perkembangan dari laporan itu, silakan ditanyakan langsung kepada pihak yang melapor” ujar Reza, baru-baru ini.
Reza menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan mengambil langkah hukum balik terhadap pelapor. Ia menilai pelaporan tersebut merupakan bentuk pengawasan publik yang sah.
“Kami tidak akan melaporkan balik. Itu bukan langkah yang etis karena apa yang dilakukan adalah bentuk kontrol sosial. Justru kami pun di internal selalu berupaya hati-hati dalam menggunakan anggaran, karena itu uang rakyat,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, kesiapan Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi atau informasi tambahan jika dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.
“Kalau diminta keterangan atau klarifikasi, kami akan sampaikan dengan terbuka,” tegas Reza.
Terkait perkembangan pengadaan papan tulis interaktif, Reza menjelaskan, bahwa proses distribusi saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada September 2025. Distribusi tersebut mencakup SMA, SMK dan sekolah khusus.
“Distribusinya sedang berjalan. Target kami, pada bulan September seluruh sekolah prioritas sudah menerima. Bahkan, beberapa sekolah yang sebelumnya mengajukan proposal juga mendapat bantuan langsung dari Pak Gubernur,” pungkasnya. (ifa/abe)
