PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Eddy Karusman menegaskan, bahwa pihaknya belum menerima data resmi terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk aktivitas judi online (judol).
Hal ini disampaikan menyusul adanya informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyebut telah menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau transaksi mencurigakan dari penerima bansos.
“Kalau itu data dari Kemensos, kami di daerah belum menerima secara langsung. Informasi itu baru disampaikan saat rapat koordinasi kemarin,” ujar Eddy, Rabu (23/7/2025).
Ia menjelaskan, dugaan penyalahgunaan muncul, karena sejumlah penerima bansos terindikasi menjadi objek pemantauan dalam kerja sama antara Kemensos dan PPATK.
Apabila terbukti menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online, penerima akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemblokiran bantuan.
Saat ini, jumlah penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalteng mencapai sekitar 57.000 orang. Dinsos Kalteng pun akan terus mengedukasi para penerima agar bantuan digunakan secara tepat guna, sesuai kebutuhan hidup sehari-hari.
“Harapan kami, bansos bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai bantuan yang seharusnya meringankan beban, justru jadi alat untuk hal-hal yang negatif,” tutup Eddy. (ifa/abe)
