Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus mengebut percepatan pembangunan desa. Langkah itu dengan kolaborasi lintas sektor. Terbaru, Kemendes PDT menandatangani puluhan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak sebagai bagian dari langkah konkret membangun Indonesia dari desa.
Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, hingga saat ini sudah ada 48 MoU yang diteken. Ke depan masih ada puluhan MoU yang akan dilakukan lagi. “Hari ini saja kami tandatangani sekitar 28 MoU lagi. Masih ada sekitar 70 MoU yang akan menyusul. Ini bentuk nyata semua pihak punya perhatian dan konsentrasi pada desa,” kata Yandri usai acara penandatanganan di kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/7).
Dalam penandatanganan kerja sama kali ini, Kemendes PDT menggandeng berbagai kementerian/lembaga negara, organisasi sosial, hingga perguruan tinggi. Di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pemuda Muhammadiyah, PT Pos Indonesia, hingga Forum CSR.
“Dengan BPS, kami ingin punya data potensi desa yang akurat agar program dan anggaran bisa tepat sasaran. Dengan PT Pos sangat penting untuk membantu distribusi produk BUMDes dan KopDes. Lalu dengan LPSK, ini bagian dari edukasi hukum karena masih banyak kasus hukum di desa yang tak terselesaikan karena ketakutan saksi atau minimnya literasi hukum,” terangnya.
SUMBER : JAWA.POS
