PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat (AEH), Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (29/7/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan, pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan.
Ia menyampaikan, bahwa target Pemerintah Pusat adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045, sehingga diperlukan peningkatan produksi pangan strategis secara signifikan.
“Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan produksi pertanian, tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk menjadi negara pengekspor pangan terbesar di dunia,” ujar Gubernur.
Pada tahun 2025, Provinsi Kalteng menargetkan program cetak sawah seluas 85.740 hektare, dengan progres lahan yang telah dikontrakkan mencapai 67.149 hektare. Sementara itu, untuk program OPLAH ditargetkan seluas 6.482 hektare.
Sebagai bentuk komitmen terhadap target nasional tersebut, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan OPLAH yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, pelaku usaha dan petani.
Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Ia menyampaikan, bahwa kepala daerah memegang tanggung jawab atas seluruh kebijakan dan program, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden RI, kita harus bergerak cepat dan kompak. Perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan sinergi,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan perlunya sinergi nyata antara pusat dan daerah, serta APBD yang mendukung program pusat APBN secara efektif dan efisien. Seluruh stakeholder, termasuk Kejaksaan Tinggi, TNI dan Polri, diharapkan dapat berkoordinasi dalam satu visi bersama di bawah kepemimpinan Gubernur.
“Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menjadikan Kalteng sebagai salah satu lumbung pangan strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya. (ifa/abe)
