Anggota Protes, karena Lahan 3.021 Hektare, Hanya TerimaRp 26 Ribu Sebulan
NANGA BULIK – Ketidakpuasan para anggota sedang menyelimuti Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Sepakat Bahaum Bakuba (SBB) di Kabupaten Lamandau.
Para anggota mulai bersuara lantang. Mereka mempertanyakan kejelasan dan keadilan dalam sistem pengelolaan hasil serta pembagian Sisa Hasil Manfaat (SHM) yang dinilai tidak masuk akal.
Keluhan tersebut mencuat ketika sejumlah anggota mengungkapkan bahwa SHM yang mereka terima sangat tidak sebanding dengan luas lahan yang dikelola.
Para anggota mengaku rata-rata hanya mendapat SHM senilai Rp 100 ribu per bulan. Bahkan SHM pernah menyentuh angka terendah, yaitu Rp 26 ribu sebulan.
Sedangkan total lahan yang dikelola Gapoktanhut SBB seluas 3.021 hektare dengan jumlah anggota berdasarkan SK Kementerian LHK sebanyak 693, yang terdiri dari 6 Kelompok Tani Hutan (KTH).
Gapoktanhut SBB diketahui mulai terbentuk sejak tahun 2022, yang diketuai oleh Aprina Maya Rosilawati dan Muslim sebagai sekretaris.
“Awal berdirinya sejak Maret 2022. Saat itu, pembagian SHM di angka Rp 1 juta. Kemudian terus turun menjadi Rp 700 ribu. Pernah turun sampai Rp 26 ribu. Hingga pernah menunggak pembayaran selama 3 bulan yang sampai saat ini belum dibayarkan,” kata perwakilan anggota Gapoktanhut SBB yang juga Ketua KTH Berkah Bersatu, Nicky.
Adapun wilayah operasional Gapoktanhut SBB mencakup 5 kelurahan dan desa. Yang meliputi Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, Desa Bukit Indah, Desa Sumber Mulya, dan Desa Arga mullya.
Sementara perwakilan anggota mengaku sudah muak dengan kepengurusan Gapoktanhut SBB. Pasalnya, selain dianggap tidak transparan, pengurus tidak pernah mendengarkan keluhan anggota di tingkat bawah.
“Para anggota sudah beberapa kali bersurat kepada pengurus perihal masalah ini. Tetapi tidak pernah ada tanggapan. Jangankan menanggapi surat, menerima surat saja sulit ditemui,” jelasnya.
Menyikapi hal ini, mayoritas anggota Gapoktanhut SBB mengaku akan mengambil sikap dengan melakukan aksi di jalan menuntut transparansi pengurus, dan melakukan panen masal bersama di lokasi.
“Kami sudah muak (tak suka). Selama ini tidak pernah ada keterbukaan. SHM di bawah Rp 200 ribu per bulan. Sedangkan lahan 3.000 hektare lebih. Secara logika, ini tidak masuk akal. Tidak pernah rapat juga. Jangan salahkan kami, kalau turun ke jalan melakukan aksi,” tegasnya.
Sementara Ketua Gapoktanhut SBB Aprina Maya Rosilawati saat dikonfirmasi melalui pesan suara telepon dan aplikasi WhatsApp, belum ada tanggapan. (han/ens)
