PALANGKA RAYA – Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Ferry Khaidir mendorong Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran untuk memperjuangkan Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan agar berstatus sebagai pelabuhan ekspor. Hal ini disampaikan Ferry saat menghadiri kegiatan jogging bersama Gubernur Kalimantan Tengah pada Jumat (8/8/2025) kemarin.
Ferry menekankan potensi Pelabuhan Segintung yang tak kalah dengan Pelabuhan Bagendang.
“Berkaitan dengan Pelabuhan Segintung ini kan potensi yang luar biasa, tidak kalah sama Pelabuhan Bagendang. Mungkin ke depannya kita bisa menetapkan target menjadi pelabuhan ekspor,” ucapnya.
Ia menyoroti kerugian yang dialami Kabupaten Seruyan karena keuntungan ekspor kelapa sawit justru dinikmati daerah lain, khususnya Pekanbaru, Riau.
“Karena selama ini yang mendapatkan keuntungan itu Pekanbaru, Riau. Kita hanya sebagai penghasil kelapa sawitnya saja dan pajak yang kita pungut pun minim. Mungkin bisa kita upayakan bersama-sama, Pak Gubernur bisa memperjuangkan menjadi pelabuhan ekspor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa infrastruktur pendukung Pelabuhan Segintung telah dipersiapkan sejak era Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran. Namun, ia mengakui masih diperlukan peningkatan infrastruktur jalan, khususnya ruas Bangkal-Kuala Pembuang, meskipun kondisi jalan saat ini sudah tergolong maksimal.
“Harapan kami juga bisa dilanjutkan lagi, dan juga menjadi atensi terhadap beberapa perusahaan besar swasta yang berdiri di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.
Ketimpangan ekonomi juga menjadi sorotan Ferry. Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur justru lebih banyak menerima pajak dari sektor kelapa sawit, meskipun banyak perkebunan sawit berada di Seruyan.
“Pajaknya lebih banyak ke Kotawaringin Timur,” tandasnya.
Oleh karena itu Ferry mendorong pemerintah daerah, untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi Pelabuhan Segintung, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Seruyan dan Kalimantan Tengah secara keseluruhan.
Pengembangan pelabuhan ini juga diharapkan dapat memberikan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil kelapa sawit. (rdi/rdo)
