PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung mengatakan program Makan bergizi gratis (MBG) Pemda hanya menyediakan lokasi dapur dan informasi data. Dimana nilai perporsi di angka Rp 10.000 yang didanai oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
Diketahui program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses terhadap makanan bergizi tanpa biaya. Program MBG ini mendapat perhatian luas karena sifatnya yang inovatif dan langsung menyentuh kebutuhan dasar siswa yakni pangan.
Leonard menjelaskan, untuk mengatur kualitas makanan yang disajikan, pihak pemerintah daerah menggandeng ahli gizi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah dilatih dan dibina di pusat.
“Untuk ahli gizi, kualitas kontrol yang kami datangkan adalah ASN yang sudah diberikan pembinaan pelatihan di pusat. Mereka datang ke sini dengan tugas memastikan kualitas kontrol terhadap dapur-dapur, termasuk masalah kalori, kebersihan, komposisi, dan variasi makanan. Dengan demikian, makanan yang diberikan tidak hanya bergizi tetapi juga memenuhi standar yang sudah diisyaratkan oleh pihak kesehatan,” ujar Leonard kepada awak media, Jumat (24/1).
Namun demikian, meskipun program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, ada beberapa keluhan yang muncul, terutama dari kalangan kantin atau pedagang makanan lokal. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa keberadaan program MBG mengurangi jumlah pembeli di kantin-kantin terdekat, yang sebelumnya mengandalkan pendapatan dari menjual makanan.
Menanggapi hal tersebut, Leonard menjelaskan bahwa meskipun ada sedikit dampak terhadap usaha kantin, Pemprov tetap berfokus pada tujuan jangka panjang untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
Ia juga menambahkan, bahwa saat ini inflasi di Kalteng masih terjaga dengan baik, berada di bawah angka 3 persen, yang menandakan kestabilan ekonomi provinsi.
“Kalau kita lihat dari inflasi, kita masih terjaga. Angkanya berada di bawah 3 persen, yang masih aman. Sebenarnya, angka inflasi 1-3 persen itu masih dalam batas yang wajar, sehingga kami optimistis, bahwa program ini tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian secara keseluruhan,” tutupnya. (ifa/abe)
