PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto mengimbau pemerintah daerah, melalui mitra komisi III yakni Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK), untuk meningkatkan upaya pencegahan dampak buruk akibat musim hujan, yang sedang melanda wilayah tersebut.
Langkah antisipasi ini dinilai penting guna melindungi masyarakat dari potensi bencana, seperti banjir dan longsor, yang sering terjadi di beberapa kabupaten/kota di Kalteng.
“Saya menegaskan, bahwa pemerintah harus memastikan infrastruktur penunjang, seperti saluran drainase, bendungan, dan tanggul, berfungsi optimal,” ucapnya, Jumat (31/1/2025).
Ia juga menekankan, pentingnya kolaborasi antara instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah rawan bencana.
“Musim hujan sudah tiba, dan ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga harus memprioritaskan upaya pencegahan. Misalnya, membersihkan saluran air yang tersumbat dan mempersiapkan logistik untuk masyarakat yang mungkin terdampak banjir,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah melalui BPBPK, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penumpukan sampah di sungai atau drainase, sering menjadi penyebab utama banjir.
“Peran masyarakat juga sangat penting. Saya mengajak warga untuk bekerja sama dengan pemerintah, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai sampah menumpuk dan memperburuk situasi saat hujan deras,” lugasnya.
Menurutnya, pemerintah melalui BPBPK juga perlu mengaktifkan sistem peringatan dini (early warning system) di daerah rawan banjir dan longsor. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi potensi bencana.
“Koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan. Kita harus bersatu untuk meminimalkan dampak dari musim hujan ini,” tandasnya.
Ia juga berharap, dengan langkah-langkah yang tepat, dampak buruk musim hujan di Kalteng dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. (rdi)
