Isen MulangKalimantan Tengah

Pemprov Berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara 

26
×

Pemprov Berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara 

Sebarkan artikel ini
Pemprov Berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara
PERTEMUAN: Kepala BPSDM Kalteng, Rahmawati saat melakukan koordinasi bersama Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, baru-baru ini. (Foto: IST)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memegang komitmen dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara. 

Sejumlah langkah strategis dilakukan salah satunya dengan melakukan pertemuan koordinasi penting bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 

Dalam koordinasi tersebut, BPSDM menyampaikan hasil uji kompetensi calon Widyaiswara (Cawid) yang selanjutnya direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah. Kepala BPSDM Kalteng, Rahmawati mengatakan, bahwa rekomendasi ini menjadi langkah penting dalam penguatan tenaga pelatih di lingkungan pemerintah daerah. 

Selain itu, BPSDM berencana mengadakan pengusulan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rahmawati menyampaikan, usulan ini kiranya dapat mengakomodasi kebutuhan OPD dalam penyusunan kebijakan berbasis data dan terarah serta sejalan dengan visi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

“Usulan formasi jabatan fungsional Widyaiswara juga perlu perhatian khusus. Kami ingin memastikan penghitungan formasi secara cermat dengan melampirkan dokumen pendukung yang relevan agar pengajuan sesuai kebutuhan dan memenuhi standar yang ditetapkan,” ucapnya. 

Kemudian, lanjut dia, pengembangan Corporate University (CorpU), rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Keputusan Gubernur (Kepgub) juga tengah disusun dengan mempertimbangkan regulasi terbaru dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hal ini bertujuan agar kebijakan terkait CorpU dapat berjalan secara selaras dengan regulasi nasional. 

“Untuk mendukung pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar), BPSDM akan mengubah metode persiapan fasilitator. Dibanding workshop, calon fasilitator diarahkan mengikuti program ASN Berpijar dan penyamaan persepsi bersama Widyaiswara yang berpengalaman,” imbuhnya. 

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pembekalan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pelatihan. Dengan sinergi yang baik dan kebijakan yang terarah, BPSDM optimistis mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan pemerintahan yang lebih profesional di Kalimantan Tengah. (fit/abe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *