PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), Senin (24/2) malam.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran KPM dalam pencegahan stunting di wilayah tersebut, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng, H. Aryawan, mengungkapkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa, terutama dalam upaya pencegahan stunting.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024, Dana Desa tahun 2025 akan difokuskan pada kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan stunting.
Aryawan menekankan, pentingnya konvergensi program yang melibatkan berbagai sektor untuk menangani masalah ini secara terintegrasi di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa.
“Kesadaran dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa sangat diperlukan, karena mereka adalah pelaksana langsung di lapangan. Intervensi stunting harus menyasar rumah tangga pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang merupakan periode penting bagi tumbuh kembang anak,” terang Aryawan.
Lebih lanjut, Aryawan menjelaskan bahwa KPM memegang peranan penting dalam memantau dan melaporkan perkembangan layanan kepada kelompok sasaran, seperti ibu hamil, bayi dan balita.
Ia berharap, agar KPM dapat terus berperan sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting di desa-desa.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat peran KPM dalam memastikan program pencegahan stunting berjalan dengan baik di tingkat desa. Dengan komitmen bersama, kita harapkan angka stunting di Kalteng dapat terus menurun dan mencapai target penurunan pada tahun 2025,” lanjutnya.
Dalam laporan kegiatan, Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, Akhmad Suwandi, menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada KPM terkait kebijakan percepatan penurunan stunting dan penggunaan aplikasi e-HDW.
“Diharapkan, para KPM yang mengikuti kegiatan ini dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan efektif dalam pencegahan stunting di desa,” pungkasnya. (ifa/abe)
