DBH Sawit Kalteng Sebesar Rp 113 Miliar

DBH Sawit Kalteng Sebesar Rp 113 Miliar
FOTO BERSAMA: Asisten Ekbang Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni foto bersama usai pembahasan RKP DBH sawit se-Provinsi Kalteng, Senin (1/4/24). (IFA/PE)

PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni mengungkapkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, khususnya Provinsi Kalteng, mendapatkan alokasi sebesar Rp 113 miliar yang akan dibagikan sesuai dengan potensi.

“Terkait dengan penganggaran, kegiatan ini sebagai tugas Pemprov Kalteng untuk memfasilitasi Kabupaten Kota dalam pembagian DBH sawit agar sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ini telah dianggarkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA),” ujarnya, Senin (1/4/24).

Dikatakannya, hal tersebut mengingat pada tahun 2023 lalu telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit, yang kemudian menjadi dasar atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023.

“Bahwa Pemrov Kalteng untuk 13 kabupaten dan kota menerima alokasi DBH Sawit yang besarnya berbeda beda tiap daerah,” ucapnya.

Dia menjelaskan, DBH sawit merupakan dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan turunannya.

“Pagu DBH Sawit ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya. Dimana, DBH Sawit dibagikan kepada Provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen, kabupaten atau kota penghasil sebesar 60 persen, dan kabupaten kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten dan kota penghasil sebesar 20 persen,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perkebunan, Rizky R. Badjuri menerangkan, untuk DBH sawit tahun 2023 sebesar Rp 113 miliar telah dianggarkan.

“Untuk sekarang rancangan kegiatan penganggaran (RKP) akan disahkan pada hari ini, dimana 80 persennya untuk fasilitas infrastruktur karena pemakaian jalan yang digunakan oleh beberapa truk CPO sedangkan 20 persennya adalah kegiatan lainnya yang termasuk salah satunya BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas  PUPR Provinsi Kalteng H. Shalahuddin mengatakan, kegiatan pada hari ini merupakan sinkronisasi RKP yang dibuat  sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Kementerian Keuangan.

“Jadi kita di bidang infrastruktur jalan,  diarahkan itu untuk pembangunan jalan maupun pemeliharaan jalan. Bukan jalan yang dilingkungan kebun, tetapi yang hubungannya selama ini dipakai oleh perkebunan,” tuturnya.

Ia membeberkan, untuk PUPR telah  menyelesaikan kegiatan di Kecamatan Parenggean Kotawaringin Timur dengan total kurang lebih Rp 89 Miliar untuk tahun 2024.

“DBH itu kan ada yang untuk Perkebunan, DLH, Pertanian dan PUPR, yang paling besar itu PUPR ada sekitar Rp 89 Miliar. Hal tersebut dikarenakan jalan kita yang digunakan untuk kegiatan perkebunan. Jadi fokus kita jalan dan jembatan,” pungkasnya. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.