Dewan Minta OPD Maksimal Penyerapan Anggaran
KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Gumas mulai melakukan pembahasan anggaran tahunanggaran 2023 di Aula Gedung DPRD Gumas Kamis (7/7) minggu lalu.
Hadir dalam pembahasan itu, Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar, Waket I DPRD Binartha, Anggota ada Rayaniatie, Gumer, Punding, Dewi Sari, Carles Frenki, Lily Rusnikasi, Siti Hilmiah, dan Arit Bajau. Sementara dari Pemda, Kepala BKAD Hardeman, Kadinkes Arnold, Inspektur Dihel, Kepala BPBD Champili, Kadispertan Letus, dan Kepala DLHKP Yohanes Tuah.
Waket I DPRD Kabupaten Gumas Binartha mengatakan dalam pembahasan anggaran tahun 2023 yang ditekankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Gumas soal serapan anggaran. Menurutnya sejumlah OPD di Pemkab Gumas dinilai masih belum maksimal dalam penyerapan anggaran.
“Di saat pambahasan anggaran itu, khususnya kami dari DPRD Gumas yang banyak kami tekankan terkait sisa anggaran yang nilainya mencapai Rp 105 miliar di BKAD Gumas. Maka dari itu, kami tekankan kepada OPD khususnya dinas-dinas terkait agar memaksimalkan penyerapan anggaran,” ucap Binartha, Kamis (7/7) lalu.
Pihak dewan, katanya mengaku heran karena di beberapa masa yang sebelumnya tidak pernah mengalami sisa lebih penggunaan anggaran sebanyak itu. Inilah yang menjadi tanda tanya dari kalangan dewan.
Ketik ditanya kenapa sisa anggaran tidak masuk ke dalam dana aspirasi dewan yang dijamin akan terserap semua? Binartha menegaskan pihaknya tidak bisa juga menentukan serta menetapkan terkait dana tersebut.
“Terkait dana aspirasi itu, kita tidak bisa menentukan serta menetapkan terkait hal itu (dana aspirasi-red). Karena itu harus sesuai aturan dan ditentukan oleh TIM Anggaran,” kata politikus dari partai Golkar.
Soal penyeban sisa anggaran, Obin panggialan akrab Binartha menjelaskan berdasarkan penjelasan dari Pemkab Gumas sisa anggaran terjadi dibeberaoa dinas. Seperti di Dinas Kesehatan yang selaku pengelola dana untuk bencana non alam yakni covid-19.
“Yang banyak mengalami SILPA itu seperti di Dinas Kesehatan yang banyak anggaran yang dianggarkan utuk penanganan covid-19, tetapi belum maksimal penyerapanya. Sehingga saya berharap agar itu bisa dilakukan penyerapan secara maksimal lagi,” pungkas dia. (nya)