Dorong Peningkatan PAD Melalui Pajak Air Permukaan

Y Freddy Ering
Y Freddy Ering

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Y.Freddy Ering memastikan, pihaknya juga mendukung upaya pemerintah daerah untuk merealisasikan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar tahun 2022 ini.

Karena itu pihaknya juga melalukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) baik sektor perkebunan kelapa sawit,  tambang Boksit dan lainnya untuk menggali potensi. Juga mendorong pengoptimalan potensi peningkatan PAD dari sektor tersebut.

“Sebenarnya ada kurang lebih 300 PBS di Kalteng, ini potensi pajak untuk peningkatan PAD yang cukup besar. Selama ini sumber PAD hanya lebih mengandalkan pajak kendaraan, biaya balik nama dan pajak BBM. Sebenarnya ada juga potensi sumber pajak yang cukup besar yakni pajak air permukaan dan air dalam tanah (sumur bor). Potensi pajak air ini kedepan harus dimaksimalkan,” harap Freddy usia melaksanakan kunker ke sejumlah PBS di Kotim, terkait hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini.

Disampaikan politisi PDI Perjuangan Kalteng ini bahwa sebenarnya rata-rata PBS mau membayar pajak air permukaan, namun saat ini masih kurang sosialisasi dan dukungan soal kelancaran perizinan oleh pihak dinas atau instansi terkait.

“Kami juga turut langsung mensosialisasikan terkait pajak air  permukaan ini, harapkan instansi terkait dapat juga lebih giat lagi dan membantu PBS soal perizinannya air permukaan ini agar lebih mudah,” katanya.

Disampaikan, bahwa rata-rata PBS menggunakan air permukaan dalam setiap kegiatan operasional, namun potensi pajak dari sektor tersebut belum tergarap secara maksimal hingga saat ini.

“Kami juga melihat bahwa selain potensi pajak air permukaan, pajak air bawah tanah juga perlu di optimalkan, termasuk air yang di gunakan oleh PDAM,” katanya.

Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng V  Kapuas dan Pulang Pisau ini menambahkan, peningkatan PAD melalui pajak air permukaan sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dan Kalimantan Tengah sebenarnya juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2015 tentang tata cara pemungutan Pajak Air Permukaan.

“Harapan kami instansi terkait mengoptimalkan Pajak Air Permukaan dan air dalam tanah untuk meningkatkan PAD. Sebagai bentuk dukungan, kami juga akan terus berkeliling turut membantu mensosialisasikan soal kewajiban pajak air permukaan ini ke PBS dan PDAM di beberapa kabupaten dan kota, dalam rangka mendukung upaya gubernur meningkatkan PAD 2022 ini,” ucapnya.

Kalau berbagai potensi yang ada tersebut dioptimalkan, Freddy juga optimis, PAD Kalimantan Tengah bisa sesuai harapan. (rul/abe)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.