KASONGAN – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan, Dahlia, A.Md mengucapkan selamat atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan Tahun Anggaran 2021. Dia berharap, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini hendaknya dapat terus dipertahankan.
“Selamat atas Opini WTP ini dan hendaknya dapat tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” tuturnya saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap pidato Bupati Katingan tentang pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (21/06/2022).
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar juga meminta agar pemerintah daerah bekerja sama untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Hendaknya, semua temuan dan permasalahan yang terjadi segera ditindaklanjuti. Seluruh program dan kegiatan, agar dilaksanakan sesuai dengan pedoman serta mekanisme yang berlaku,” ucap Dahlia.
Fraksi Golkar mengusulkan kepada dinas teknis terkait agar selalu melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap aset-aset pemerintah daerah yang ada. Hal tersebut sehubungan dengan robohnya salah satu aset daerah, yakni Patung Pahlawan Nasional Tjilik Riwut di Bundaran Kantor Bupati Katingan. “Diharapkan agar Patung Pahlawan Nasional Tjilik Riwut ini dapat dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih kuat,” tuturnya.
Dahlia juga meminta pada dinas terkait membuat kajian, agar dapat dipasang rambu lalu lintas maupun sarana dan prasarana lainnya seperti traffic light, road barrier atau pembatas jalan atau hal lainnya sesuai kebutuhan. “Mengingat, hingga kini sering terjadi kecelakaan lalu lintas pada daerah-daerah persimpangan jalan dalam Kota Kasongan ini,” ujarnya. (ndi)
Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima yang diajukan pemerintah daerah tersebut. “Untuk kemudian, dibahas pada rapat gabungan komisi DPRD secara bersama-sama dengan pihak eksekutif sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (ndi)