Gubernur Minta Peningkatan Anggaran untuk TP-PKK

Gubernur Minta Peningkatan Anggaran untuk TP-PKK
MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN: Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran (tengah) saat menyanyikan lagu kebangsaan, Minggu (11/8/24). (FOTO: IST/PE)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, meminta mengenai anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Dalam pesan yang disampaikan kepada seluruh Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di wilayah Kalteng, ia menekankan pentingnya memperkuat anggaran TP-PKK dan memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Orang Nomor Satu di Bumi Tambun Bungai itu mengungkapkan keprihatinannya tentang kurangnya perhatian terhadap TP-PKK meskipun ada banyak janji dan rencana.

“Saya pesan titip kepada seluruh Pj Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat anggaran PKK. Jangan cuma lagunya, tapi PKK-nya tidak dibantu,” ujarnya, Minggu (11/8/24).

Gubernur juga menggarisbawahi perlunya kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ia mengajak para Pj Bupati dan Wali Kota untuk menggunakan kebijakan anggaran mereka secara bijak.

“Ada kebijakan anggaran, saya ingin menyampaikan kepada Pj Bupati dan Wali Kota untuk menggunakan kebijakan tersebut untuk kebaikan. Andaikata anggaran sebesar Rp 1 triliun, mungkin diambil 5 persen atau 3 persen untuk kebijakan yang membantu masyarakat,” ucapnya.

Dalam rincian yang disampaikan, Gubernur Sugianto menyoroti beberapa area prioritas untuk alokasi anggaran. Di antaranya adalah kesehatan gratis, bantuan sosial (bansos), penanganan bencana alam, dukungan untuk rumah ibadah, serta bantuan untuk fakir miskin dan anak yatim.

“Pertama-tama, kesehatan gratis, untuk bansos, bencana alam, semuanya. Membantu rumah-rumah ibadah, membantu fakir-fakir miskin, dan membantu anak yatim,” terangnya.

Gubernur juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sendiri telah mengalokasikan sekitar 7 persen dari anggaran untuk kegiatan sosial. Sebagai contoh, jika anggaran keseluruhan mencapai Rp 10 miliar, maka sekitar Rp 700 juta dialokasikan untuk kegiatan sosial.

“Saya Pemprov ngambil sekitar 7 persen. Jadi kalau Rp 10 miliar, berarti sekitar Rp 700 juta itu untuk bantu sosial,” tandasnya. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.