PALANGKA RAYA – Jajaran Komisi III membidangi pendidikan dan kesehatan DPRD Kalteng menggelar audiensi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem online tahun ajaran 2022-2023.
Audensi dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalteng di damping Wakil Ketua Komisi III Siswandi, anggota Komisi Duwel Rawing, Evi Kahayanti dan Andayani.
Kepala Dinas Pendidikan Kalteng H.A. Syaifudin melalui Kepala BTIKP Disdik Kalteng Hana Pertiwi menjelaskan, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online sudah dipersiapkan beberapa bulan lalu.
Persiapan ucap dia menyangkut kesiapan operator, melalui bimbingan teknis (Bintek).
Penerimaan siswa SMA, SMK, SLB sudah disosialisasi sejak dua bulan lalu. Juga sudah dilakukan bintek operator tiap-tiap sekolah,” jelasnya.
Dikatakan Hana, PPDB tahun ini ucap dia, yakni landasannya adalah Permendikbud, Pergub dan Surat Sekjen Pendidikan RI.
“Semua petunjuk teknis sudah di serahkan ke sekolah-sekolah. Berkaitan PPDB ini juga ada yang online kerjasama dengan Telkom dan ada juga kerja sama mandiri dan ada juga penerimaan siswa baru offline, yakni bagi sekolah yang belum ada jaringan internet,” bebernya.
Dikatakan Hana, bahwa pihak dinas selalu memantau proses PPDB, karena juga terkoneksi antara sekolah dan dinas.
Disampaikan, bahwa penerimaan PPDB ada melalui jalur zonasi, kemudian afirmasi yakni bagi anak ekonomi tidak mampu dan anak penyandang distabilitas. Kemudian ada juga mengikuti perpindahan tugas orang tua /wali serta jalur prestasi.
“Jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15, pindah 5, dan jalur prestasi berdasarkan sisa kouta yang tersedia,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalteng Hj Siti Nafsiah memberi apresiasi atas kesiapan Disdik Provinsi Kalteng dalam pelaksanaan PPDB sistem online tahun ajaran 2022-2023.
Fraksi Golongan Karya DPRD Kalteng juga mendorong agar Dinas Pendidikan Kalteng juga terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, baik di tingkat SMA, SMK dan SLB.
Terkait PPDB bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mau masuk SLB, agar juga diperhatikan hak-hak mereka dengan baik.
“Kami menyambut baik bagi penerima siswa di SLB tidak terbatas waktu, mereka juga harus juga diperhatikan,” katanya.
Wakil rakyat Dapil I Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas ini juga menyadari, bahwa di sejumlah ibukota kabupaten juga banyak persoalan fasilitas yang belum siap pascapenyerahan kewenangan kabupaten ke provinsi.
Karena itu Nafsiah juga mengajak, serta mendorong peningkatan sarpras pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) bisa semakin lebih baik lagi.
“SMK juga harus berbenah. Sebab masih banyak SMK yang alat prakteknya masih minim,” pungkasnya. (rul/abe)