PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), HM Sriosako mengatakan, saat ini program transmigrasi ke wilayah Kalteng dihentikan untuk waktu yang tidak diketahui atau dimoratorium oleh pemerintah pusat.
Dia menyampaikan, moratorium program transmigrasi ke wilayah Kalteng disebabkan oleh beberapa kendala. Salah satunya terkait permasalahan lokasi transmigrasi yang masih termasuk dalam dalam kawasan hutan, sehingga program tersebut tidak dapat dilaksanakan.
“Keputusan moratorium ini merupakan hasil pertemuan kami bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dari informasi yang kami himpun, moratorium ini diambil karena lokasi untuk transmigrasi itu sudah tidak ada, karena masuk dalam kawasan hutan,” jelasnya kemarin.
Politisi fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa daerah di Kalteng yang mengajukan program transmigrasi. Namun usulan tersebut masih belum mendapatkan lampu hijau atau belum disetujui oleh kementerian terkait.
“Ada beberapa daerah yang mengusulkan. Salah satunya Kabupaten Gunung Mas. Tapi memang usulan itu juga belum disetujui. Apalagi anggaran dari kementerian turun drastis, karena tidak ada lagi proyek untuk membangun transmigrasi baru itu,” katanya.
Meski memiliki dampak positif, Sriosako juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, khususnya masalah pro dan kontra di kalangan masyarakat berkaitan dengan program transmigrasi tersebut.
“Sebagai legislatif, kami juga mendapat ataupun menampung aspirasi dari masyarakat Kalteng. Jadi, kami hanya menyampaikan apa adanya saja,” pungkasnya. (rul/abe)