Pemda Diminta Pantau Pembayaran THR

Anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan (kanan) usai mengikuti apel
Anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan (kanan) usai mengikuti apel

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) diminta untuk melakukan pemantauan terhadap perusahaan besar swasta (PBS) dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi karyawannya.

Seperti diketahui Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tinggal beberapa hari lagi. Semua PBS maupun kecil baik yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan diwajibkan untuk memberikan THR bagi pegawainya.

Guna memastikan keseriusan PBS memberikan THR bagi pegawainya, pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan melakukan pemantauan kepada semua perusahaan yang beroperasi di Gumas.

“Pemerintah daerah harus melakukan pemantauan untuk memastikan sejauh mana pembayaran THR perusahaan besaw swasta maupun kecil terhadap karyawanya,” kata nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan, belum lama ini.

Batas waktu pembayara THR, lanjutnya paling tidak tujuh hari sebelumnya pelaksanaan hari raya. Khusus THR tahun 2024, jika Hari Raya Idul Fitri tanggal 10 April, maka paling tidak tanggal 3 April THR sudah diberikan.

“Lebih cepat justru lebih baik. Aturanya sih tujuh hari sebelum hari raya,” ujarnya.

Bagaimana jika perusahaan menahan atau memotong THR, ia menegaskan perusahaan tidak boleh menahan apalagi memotong THR bagi karyawan. Jika ada THR yang ditahan atau dipotong oleh perusahaan, silakan laporkan ke dinas terkait.

THR merupakan hak karyawannya dalam bentuk pendapatan di luar gaji yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. THR diberikan pada saat menjelang hari raya keagamaan.

Karyawan yang mendapat THR yakni yang telah bekerja satu bulan atau lebih serta karyawan yang telah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja.

Soal besar kecilnya berbeda-beda tergantung masa kerja. Karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka diberikan sebesar satu bulan upah. Tetapi karyawan yang bekerja kurang dari 12 bulan akan diberikan secara proporsional sesuai dengan hitungan dan aturan.

Politikus perempuan dari PAN ini berharap agar PBS maupun kecil tidak ada keterlambatan dalam pembayaran THR bagi karyawanya. Karena THR pada dasarnya adalah hak setiap karyawan dan wajib diberikan oleh perusahaan. (to/nya)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.