Pemda Mesti Dirikan Posko Aduan THR

Pemda Mesti Dirikan Posko Aduan THR
Anggota DPRD Kalteng, Achmad Rasyid. (RDI/PE)

PALANGKA RAYA – Legislator DPRD Kalteng, Achmad Rasyid mengingatkan, kepada pemerintah daerah (Pemda) di Kalteng melalui instansi terkait agar dapat menyiapkan posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Ia menjelaskan, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 tinggal beberapa minggu lagi dan Kemenaker RI juga telah mengeluarkan aturan terkait pembayaran THR keagamaan.

“Dari Kemenaker pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum labaran dan harus dibayarkan penuh. Untuk menyikapi kemungkinan permasalahan perlu dibuka posko aduan,” ucapnya, Selasa (26/3).

Ia mengungkapkan, posko aduan sangat penting dan dapat menjadi tempat masyarakat atau pekerja untuk melaporkan jika ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan pembayaran THR.

“Dengan adanya posko aduan, diharapkan dapat memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan mencegah adanya pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan, pemda untuk melakukan sosialisasi tentang aturan pembayaran THR kepada masyarakat, khususnya para pekerja. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut, para pekerja tahu hak-haknya.

“Selain itu juga, dengan adanya posko aduan dan sosialisasi yang baik, diharapkan semua pekerja dapat menerima hak THR mereka tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita juga minta perusahaan agar taat aturan,” pungkasnya. (rdi/abe)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.