PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Henry mengatakan, saat melaksanakan RDP dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kalteng pihaknya meminta, adanya pemerataan penataan permukiman kumuh di Kalteng.
Menurutnya, penataan permukiman kumuh harus ada asas keadilan perhatian dari pemerintah agar tidak ada yang merasa diabaikan, sehingga dapat menimbulkan persoalan dikemudian hari dan tentu hal itu sangat tidak diinginkan.
“Kita ingin penataan pemukiman kumuh di Kalteng ini diperhatikan secara merata dan adil. Biar nanti semuanya merasakan perhatian dari pemerintah, ini yang kita perjuangkan,” ucapnya, Sabtu (16/7/2022).
Dia mengungkapkan, dalam rangka memeratakan penataan permukiman kumuh di Kalteng ini saat RDP waktu itu pihaknya dari komisi IV ada mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 miliar.
Mengingat untuk Kalteng sendiri masih banyak pemukiman kumuh yang harus diperhatikan atau ditata kembali agar kedepan tidak terlihat kumuh serta dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah itu.
“Jika usulan tersebut dikabulkan, jadi tinggal hanya menunggu dari badan anggaran, nah mereka yang akan memperjuangkan itu. Disitu nanti juga ada penataan kawasan pemukiman seperti jalan, drainase dan lain-lain. Harapan kita usulan itu dapat diperjuangkan demi untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (rul/abe)