PALANGKA RAYA – Adanya pemberian kewenangan penerbitan izin pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah, tentu memberikan sejumlah dampak positif. Namun, hal itu harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah agar pengeluaran izin tidak menjadi blunder bagi daerah.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah Kalteng), Toga Hamonangan Nadeak menilai, kondisi lingkungan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sehingga, dengan melihat dampak pada lingkungan dapat membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam penerbitan izin.
“Kewenangan pengembalian perizinan itu memang akan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah, terutama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi, selain untuk meningkatkan pendapatan, hasilnya juga untuk merecoveri lingkungan. Sebab, lama kelamaan tambang itu akan berdampak juga terhadap lingkungan sekitar,” katanya kemarin.
Politisi fraksi Nasdem belum lama ini.
Dirinya juga mengatakan, kegiatan pertambangan yang baik, tidak hanya sebatas mengejar target produksi maupun aspek teknis lainnya. Tetapi pemenuhan terhadap perlindungan lingkungan juga wajib dilakukan.
Untuk itu, pemerintah pun diharapkan untuk tegas dalam memperhatikan komitmen dan konsistensi dari perusahaan, sehingga adanya pertambangan tidak hanya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga memberikan manfaat positif terhadap lingkungan.
“Pengawasan yang konsisten dan tegas dari pemerintah sangat diperlukan. Langkah konkretnya bisa dengan membetuk tim yang melibatkan multistakeholder untuk menginspeksi lapangan. Tanpa adanya pemulihan dan pelestarian lingkungan, dampak negatif bagi daerah akan sangat besar, terutama jika terjadi bencana alam,” pungkasnya. (rul/abe)