PALANGKA RAYA – Pemerintah beberapa waktu lalu telah resmi memberlakukan pembelian BBM subsidi jenis pertalite dan solar menggunakan aplikasi yakni My Pertamina. Sementara ini kebijakan itu diuji coba di 13 daerah di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalteng Natalia mengatakan, kendala-kendala selama penerapan kebijakan itu pastinya akan ada. Oleh sebab itu, Ia meminta, penggunaan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM subsidi agar dikaji ulang.
“Kendala yang dimaksud itu yakni terkait SDM dan juga sarana pendukung, karena tidak semua masyarakat, misal memiliki HP android ditambah lagi jaringan internet di seluruh daerah khususnya di Kalteng saja belum semuanya terjangkau,” ucapnya, Senin (11/7/2022).
Lanjutnya, maka dari itu dirinya menyarankan supaya hal tersebut dapat dikaji kembali secara mendalam agar tidak menimbulkan efek negatif dikemudian hari. Pasalnya, saat ini hanya sekian persen saja daerah dan masyarakat yang efektif dapat menggunakan aplikasi itu.
Di sisi lain, ia menyebut pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Sebab, dengan penggunaan sistem aplikasi untuk membeli BBM bersubsidi memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.
Selain itu, dengan penggunaan aplikasi juga maka pendistribusian BBM bersubsidi akan menjadi lebih tepat sasaran, karena masyarakat sebagai konsumen yang benar-benar berhak menerima BBM bersubsidi telah terdaftar dalam database.
“Namun untuk penerapan lebih jauh tentu memerlukan proses. Sebetulnya, menurut kami langkah yang paling tepat, yakni seperti yang dilakukan oleh Pemko Palangka Raya yang membatasi pembelian subsidi dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan antrean panjang. Tentu kami sangat mengapresiasi langkah itu,” tutupnya. (rul/abe/d)