PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Y Freddy Ering menilai, pemerintah dirasa perlu untuk membuat suatu kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang merosot tajam.
Menurutnya, harga TBS sawit sejauh ini banyak mendapat keluhan dari masyarakat, khususnya petani sawit. Selain karena tidak stabil, harga yang tidak memenuhi standar juga menjadi masalah serius bagi petani sawit karena mereka akan terus merugi.
“Makanya diharapkan pemerintah bijaksana dalam menyikapi hal ini, sehingga dapat menerapkan atau membuat standar harga TBS kelapa sawit sebagai rujukan bagi masyarakat atau pihak terkait lain. Selain itu, harus juga ada kebijakan yang diberlakukan supaya tidak dimainkan,” katanya, kemarin.
Politisi fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, anjloknya harga TBS kelapa sawit dan banyak pembeli yang menghargai murah sangat merugikan bagi masyarakat petani sawit, terutama di Kalteng. Sebab, hal itu tidak sebanding dengan biaya perawatan kebun kelapa sawit yang dimiliki masyarakat.
Menurutnya, dalam pemasaran TBS kelapa sawit masalah harga salah satu yang sangat penting. Mengingat dari harga itu setidaknya petani sawit dapat mengembalikan modal perawatan yang selama ini dilakukan dan juga dari situ bisa mengembangkan usaha yang digeluti tersebut.
“Apalagi saat ini harga pupuk, pembibitan dan perawatannya cukup tinggi. Jadi, jika harga jauh dari standar yang diinginkan pastinya petani sawit merugi. Sehingga perlu ada standar harga yang mampu mengakomodasi konsumen dan petani agar sama-sama menguntungkan,” pungkasnya. (rul/abe/d)