SUKAMARA – Pj Bupati Sukamara, Rendy Lasmana menyampaikan, tanggapan eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Sukamara tentang perubahan APBD Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2024. Penyampaian tersebut dilakukan pada saat Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024 DPRD Kabupaten Sukamara.
“Mengenai pemandangan umum dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, bahwa rancangan perubahan APBD tahun 2024 dalam tahapannya telah mempertimbangkan, memprioritaskan dan upaya memaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah antara lain dalam rangka mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rendy.
Selanjutnya menanggapi pemandangan umum dari fraksi Partai Golongan Karya, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 3 telah mengatur, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat.
Juga taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD. Jadi APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
“Dengan APBD ini lah salah satu usaha membuka peluang, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan usaha masyarakat secara maksimal melalui program-program kegiatan yang ada pada SKPD tenaga kerja dan transmigrasi dan pada SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan,” jelas Rendy.
Selanjutnya, mengenai pemandangan umum dari fraksi Partai Gerakan Kebangkitan Persatuan Indonesia, Rendy mengucapkan terima kasih atas apresiasi meningkatnya target penerimaan, khususnya dana transfer serta partisipasi dan dukungan percepatan proses penyusunan APBD.
Sehingga porsi belanja pada perubahan APBD ini diharapkan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini juga merupakan, salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Menanggapi pemandangan umum dari fraksi Amanat Nasional Perjuangan Persatuan Indonesia, jumlah belanja daerah meningkat 22,45 persen atau menjadi Rp 1.077.721.927.298. Kenaikan kemampuan belanja daerah salah satunya bersumber dari akumulasi penerimaan transfer daerah, sehingga kenaikan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 19,20 persen, khususnya dari dana Treasure Deposit Facility (TDF) menyumbang 15 persen yang penggunaannya untuk perbaikan pelayanan publik dan infrastruktur dalam rangka memenuhi mandatori belanja infrastruktur daerah,” tandasnya. (iza/abe)