PALANGKA RAYA – Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar setiap minggu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi perhatian khusus bagi Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Lantaran ketidak hadiran beberapa kepala dinas dalam rapat penting ini, yang dinilai krusial dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah Kalteng.
Menurut Yuas, ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dan kurangnya perwakilan dari dinas terkait dalam rapat pengendalian inflasi menandakan adanya masalah yang perlu segera diatasi. Ia menekankan bahwa rapat mingguan ini bukan hanya forum koordinasi biasa, melainkan juga sarana penting untuk memantau dan mengatur inflasi yang dapat berdampak langsung pada perekonomian dan alokasi dana khusus (DAK) di Kalteng.
“Kepada perangkat daerah, kami harapkan perwakilan mereka hadir secara lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi Kepala Dinas yang terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi. Mereka harus memperhatikan undangan Tim Inflasi Provinsi dengan baik, hadir, dan memahami arahan dari pusat,” ujar Yuas saat di wawancarai awak media, Senin (12/8/24).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ketidak aktifan beberapa kepala dinas dapat mengganggu efektivitas pengendalian inflasi, yang merupakan salah satu fokus utama dalam program pembangunan daerah.
“Kami mencatat bahwa ada beberapa kepala dinas yang kurang aktif. Jika dicek dalam daftar hadir selama ini, ada bulan-bulan di mana tidak ada perwakilan dari dinas yang hadir dalam rapat inflasi. Padahal, hal ini sangat penting, terutama karena kinerja kita dinilai dari sini. Apalagi, hal ini terkait dengan DAK yang dialokasikan sebesar 30,65 persen,” tambahnya.
Elko menegaskan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam rapat koordinasi (Rakor) ini sangat penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dan implementasi kebijakan yang tepat dalam pengendalian inflasi.
“Kehadiran yang lengkap akan memudahkan penyampaian informasi dan arahan dari pemerintah pusat serta memungkinkan perangkat daerah untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mengatasi inflasi,” tandasnya. (ifa)