Tapera Harus Dikaji Ulang

Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering.
Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering. (RDI/PE)

PALANGKA RAYA – Legislator DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta, kepada pemerintah pusat, untuk dapat melakukan kajian ulang mengenai kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia menjelaskan, hal tersebut menuai polemik ditengah masyarakat dan mayoritas menolak, sebab kebijakan itu mengharuskan atau mewajibkan pemotongan gaji pekerja, baik itu karyawan swasta, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mayoritas masyarakat terutama para pekerja dan juga ASN menolak adanya kebijakan tersebut. Mereka tidak setuju, karena dianggap membebani terlebih disaat kondisi seperti sekarang,” ucapnya, Jumat (14/6).

Selain itu, ia juga menambahkan, bahwa tidak hanya dari kalangan masyarakat dan ASN yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan itu, akan tetapi juga kalangan anggota legislatif terutama ditingkat pusat.

Namun demikian, ia menyebut untuk di daerah pihaknya masih menunggu kelanjutan atau keputusan pemerintah pusat, mengenai kebijakan Tapera ini, dan diharapkan terlebih dahulu dilakukan kajian ulang.

“Harus dilakukan kajian ulang guna memastikan bahwa kebijakan itu nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan, karena wajib bagi pemerintah memperhatikan kondisi rakyatnya,” pungkasnya. (rdi/abe)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.