SAMBUTAN : Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko sampaikan sambutan, Selasa (19/11/24). FOTO : IST/PE
PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BP-BPK) Provinsi Kalteng, Selasa (19/11/24).
Yuas menyampaikan komitmen Gubernur untuk mewujudkan Kalteng bebas kabut asap. Komitmen ini, menurutnya, harus diwujudkan bersama-sama untuk mencapai kehidupan dan pembangunan yang berkualitas di Kalteng.
“Atas nama Pemprov Kalteng, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terus bekerja bersama mewujudkan Kalteng bebas kabut asap tahun 2024,” ujarnya.
Yuas menambahkan bahwa karhutla termasuk dalam kategori bencana slow-onset, yang berarti dampaknya tidak langsung terlihat, namun terjadi secara bertahap seiring waktu. Oleh karena itu, pengendalian karhutla harus dimaksimalkan pada tahapan pencegahan atau pra-bencana, terutama menjelang musim kemarau.
“Secara umum, risiko karhutla akan meningkat ketika memasuki musim kemarau,” jelasnya.
Diungkapkannya pada tahun 2024, Pemprov Kalteng meningkatkan upaya kesiapsiagaan menghadapi karhutla dengan mengaktifkan Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di 64 lokasi yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Pos Lapangan ini mulai diaktifkan pada saat memasuki musim kemarau, sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG.
“Tahun 2024, Pemprov Kalteng tidak menetapkan status siaga darurat bencana karhutla karena kesiapsiagaan menghadapi karhutla di wilayah Kalteng dinilai sudah memadai,” ungkap Yuas.
Lebih lanjut, Yuas menyampaikan bahwa bencana, termasuk karhutla, berdampak pada seluruh masyarakat, bukan hanya pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya pengendalian karhutla sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan demi mewujudkan masyarakat Kalteng yang bebas dari bencana karhutla.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BP-BPK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian karhutla tahun 2024 serta menyinergikan rencana pengendalian karhutla tahun 2025 di wilayah Kalteng.
“Kami berharap dengan adanya sinergi yang lebih baik, rencana pengendalian karhutla tahun 2025 dapat terlaksana dengan lebih efektif, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” jelas Ahmad.
Toyib menyebut Pemprov Kalteng melalui BPBPK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng juga telah melaksanakan langkah-langkah strategis, seperti mengaktifkan pos-pos lapangan satgas pengendalian karhutla di seluruh Kabupaten/Kota di Kalteng. Pos-pos lapangan ini, di sepanjang musim kemarau, diharapkan dapat meningkatkan patroli, sosialisasi, edukasi, deteksi dini, dan pemadaman dini karhutla untuk mencegah terjadinya karhutla.
“Pengaktifan pos lapangan sangat efektif dalam pengendalian karhutla, oleh karena itu upaya ini perlu mendapat dukungan nyata dari Kabupaten/Kota di Kalteng dalam bentuk pengalokasian anggaran yang memadai pada tahun 2025,” pungkasnya. (ifa)
