PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, bersama Kepala OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng lainnya, menghadiri kegiatan Dialog Bersama Camat, Lurah, dan Ketua RT di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan Wakil Presiden RI pada 4 November 2024, di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Sabtu (23/11/24) malam.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan dialog ini adalah untuk menyampaikan rencana aksi tindak lanjut hasil kunjungan Wakil Presiden (Wapres).
“Kami membahas kondisi lingkungan di Provinsi Kalteng, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, terkait kebersihan lingkungan, tingkat kesehatan masyarakat, kebutuhan ibu hamil, serta kasus stunting dan gizi buruk,” ujar Katma.
Diketahui bahwa stunting dan gizi buruk berkaitan erat dengan sanitasi yang buruk, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi pada balita, seperti diare dan cacingan. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, yang berpotensi memicu terjadinya stunting jika dibiarkan dalam jangka panjang.
“Direncanakan, empat kabupaten di Kalteng akan dijadikan percontohan dalam upaya revitalisasi untuk mewujudkan lingkungan sehat, salah satunya adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. Semua RT akan dilibatkan dalam upaya tersebut,” jelas Katma.
Sekda Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar menyatakan bahwa RT memiliki peran sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, penanganan stunting, dan program SSGI 2024 yang sedang berlangsung.
“Kami berharap hasil SSGI Kabupaten Kotawaringin Barat dapat lebih baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam penelusuran data terkait,” ungkapnya.
Sementara itu, Linae menjelaskan tentang tanda-tanda stunting dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Linae menekankan pentingnya peran Ketua RT dalam upaya menurunkan angka stunting. Sebagai ujung tombak di tingkat bawah, RT memiliki peran krusial dalam pengumpulan data, identifikasi keluarga berisiko stunting (ibu hamil, ibu menyusui, balita), pendataan rutin status gizi anak, serta sosialisasi mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak.
“Lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, balita, dan anak yang mengalami stunting. Salah satu pemicu stunting adalah lingkungan yang buruk,” terang Linae.
Linae juga memberikan apresiasi atas pencapaian penurunan kasus stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berhasil menurunkan angka stunting dari 21,1 persen pada 2022 menjadi 17,9 persen pada 2023.
“Kondisi ini harus dipertahankan agar kasus stunting semakin turun dan mencegah terjadinya kasus baru stunting,” tutup Linae. (ifa)