Anggota DPRD Gumas Sahriah SPd.
KUALA KURUN – Kebanyaknya kepala desa (Kades) tersandung kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Akibat kurangnya, tertib administrasi. Hal itu, Pihak DPRD Gumas mengimbau semua kades agar mengunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) harus sesuai peruntukannya.
Anggota DPRD Gumas Sahriah mengatakan sebagai contoh yang sering terjadi, ketika diperiksa oleh pihak berwajib, kebanyakan sebagian perkara yang ditemukan pemanfaatannya, banyak yang tidak sesuai. Sehingga sering terjadi kesalahan dan muncul tindakan korupsi.
“Ternyata kalau dari hasil pemeriksaan Kejaksaan, ataupun penyidikan Polisi, pemanfaatan atas APBDes sebagian desa itu amburadul, dan sampai bisa disalahgunakan,” ucap Sahriah, Kamis (5/9/2024).
Karena menurut dia, rata-rata dari Kades tersebut banyak yang tidak mengetahui tata cara pemanfaatan dari dana desa yang dikucurkan tersebut. Maka, kata dia, mumpung di pertengahan tahun ini, dirinya mengingatkan para kades agar selalu tertib dalam mengatur APBdes mereka.
Kemudian, ujar srikandi Politisi dari Gerindra ini menyebutkan, bagi para kades baik yang baru ataupun yang sudah lama menjadi kades agar mempedomani Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
“Disitu diatur dan tidak boleh lagi seenaknya dalam mengunakan dana desa itu, harus sesuai dengan peruntukannya,” sarannya.(nya)
Selanjutnya, jelas dia, dalam membuat surat pertanggungjawaban harus sesuai, dan tidak boleh abal-abal. Maka harus diperhatikan betul diawal tahun untuk perencanaannya. Sehingga, harus sesuai dengan proposal pengajuan dan petunjuk teknisnya.
“Dari kasus yang kita tangani senjata Kades, mengandalkan staf di desa. Padahal mereka itu tidak terima gaji, ini yang harus diperhatikan betul-betul. Maka kalau diperiksa oleh aparat misalnya ada temuan maka yang terdampak yaitu desa itu sendiri,” pungkasnya. (nya)
