RAPAT KOORDINASI: Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko foto bersama dalam rakor pengendalian inflasi jelang Nataru, Rabu (4/12/24). (FOTO: IST/PE)
PALANGKA RAYA – Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2024 dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Ia menyampaikan bahwa stabilitas harga bahan pokok di Kalteng hingga akhir tahun 2024 relatif terkendali, berkat kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait.
“Secara umum, harga-harga bahan pokok stabil, namun kita tetap perlu waspada terhadap komoditas yang tergantung pada musim, yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujar Yuas, Rabu (4/12/24).
Meskipun inflasi Kalteng tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional, dengan angka 1,02 persen per-November 2024 dibandingkan 1,55 persen secara nasional, beberapa komoditas masih mencatatkan kenaikan harga. Bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras menjadi perhatian utama karena berpotensi menambah tekanan inflasi.
Yuas menekankan pentingnya langkah-langkah preventif, termasuk pengawasan ketat terhadap pergerakan harga bahan pokok, agar dapat menjaga stabilitas harga hingga musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
“Instansi terkait, termasuk Tim Satgas Pangan dan TPID Provinsi serta Kabupaten/Kota, harus tetap proaktif memantau ketersediaan pangan dan memastikan pasokan tidak terganggu,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya keberadaan Kios Pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng untuk membantu menstabilkan harga di pasar. Kios Pangan ini menjual sejumlah bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur ayam ras, serta bawang merah dan putih, yang dapat membantu meringankan dampak inflasi, khususnya di daerah sentra produksi pangan seperti Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, dan Kotawaringin Timur.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Akhmad Elpiansyah, inflasi dinilai sebagai salah satu indikator penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingginya tingkat inflasi, kata Elpiansyah, dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
“Namun, dengan sinergi yang semakin solid antar instansi pemerintah dalam mengendalikan inflasi, kita berharap situasi ini dapat tetap terjaga hingga akhir tahun 2024,” pungkasnya. (ifa)
