FOTO BERSAMA: Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan, Realisi didampingi Kadis P3AP2KB, Ma'ruf Kurkhi foto bersama para undangan Rakortek di aula Bapperida setempat, Rabu (11/12/2024). (Foto: Ist)
PULANG PISAU – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) setempat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tahun 2024 di aula Bapperida setempat, Rabu (11/12/2024).
Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, Reliasi dengan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Pulpis, Yoppy Satriadi, perwakilan Forkopimda, Kepala DP3AP2KB, Ma’ruf Kurkhi, sejumlah kepala OPD dan undangan lainnya.
Mewakili Pj Bupati Pulang Pisau, Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, Reliasi mengatakan masalah hak anak dan perlu khusus anak merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Anak kata Realisi adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki masa depan yang cerah.
“Jadi melalui kegiatan ini kita bersama-sama membahas dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan bagi anak-anak yang menghadapi situasi khusus, termasuk anak yang terpapar dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan,” ucapnya.
Sebagai Pemerintah, Kabupaten Pulang Pisau kata Realisi, pihaknya sangat menyadari bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah, masyarakat maupun keluarga.
“Kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Pulang Pisau dapat menikmati hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dan partisipasi dalam kehidupan sosial,” tandasnya.
Melalui kegiatan Rakortek ini, pihaknya berharap dapat menjalin koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.
“Tentunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat serta berbagai pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam upaya ini, ” pungkasnya. (ung)
